Senin, 09 Januari 2017

Hasil Tes Kompetensi Bidang Seleksi Tenaga NON PNS Kontrak Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

Sahabat pembaca Info PTT, sudah tahukah anda bahwa berdasarkan Pengumuman Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 814/10181/PP tanggal 27 Desember 2016, tentang Hasil Tes Kompetensi Bidang Seleksi Tenaga NON PNS Kontrak Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016, setelah dilakukan seleksi Tes Kompetensi Bidang pada tanggal 14 s.d 22 Desember 2016, dengan ini kami sampaikan pengumuman sebagai berikut:

Pengumuman Hasil Peserta Lulus Tes Kompetensi Bidang download disini

Lampiran 1 Daftar Peserta Lulus Tes Kompetensi Bidang download disini


Berita ini bersumber dari BKD DIY.
Share:

Selasa, 06 Desember 2016

Penerimaan Calon PTT Tahun Anggaran 2017 Pada Kantor Pertanahan Kota Batam

Sahabat pembaca Info PTT, sudah tahukah anda bahwa Kantor Pertanahan Kota Batam memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun Anggaran 2017 dengan jenis jabatan dan jumlah formasi sebagai berikut : (file terlampir)

Documents to download


Berita ini bersumber dari BPN RI.
Share:

Jumat, 02 Desember 2016

Revisi UU ASN diharapkan mengakomodir status bidan PTT

Sahabat pembaca Info PTT, sudah tahukah anda bahwa Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dan Menteri Hukum dan HAM pada Kamis (1/12/2016) menyepakati 49 RUU masuk pada RUU Prolegnas Prioritas 2017. Salah satunya adalah RUU Kebidanan yang diusulkan oleh DPR. Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago berkomitmen akan segera mensahkan RUU tersebut pada 2017 mendatang.

Menurut Irma, masalah yang mengemuka  terkait  distribusi dan kompetensi bidan. Soal distribusi, hingga saat ini Irma sering mendapatkan laporan bahwa di Indonesia Timur, banyak desa tidak ada satu orang bidan pun. Kondisi ini dialami oleh 20 persen desa di Indonesia, kebanyakan di Indonesia Timur.

“Artinya, negara belum sepenuhnya hadir memberikan pelayanan persalinan bagi rakyatnya,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Mengenai kompetensi, sambung Irma, itu terkait pendidikan dan itu wilayah Komisi X DPR RI. Kita perlu mengkritisi kembali regulasi tentang pendirian sekolah kebidanan. Demi kompetensi, sebaiknya perlu dikaji mendalam lagi sebelum memberikan ijin sekolah kebidanan demi menjaga kualitas tenaga bidan.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem pun berharap RUU Kebidanan ini sangat penting untuk segera disahkan pada tahun 2017, mengingat hingga saat ini masih banyak bidan di Indonesia, namun kurang memiliki kompetensi memadai sebagai bidan. 

Juru bicara Forum Komunikasi Bidan PTT Indonesia, Sri Maryani berharap RUU Kebidanan yang masuk Prolegnas 2017 ini dapat memberikan solusi yang komprehensif bagi bidan di Indonesia.

“UU ini nantinya dapat menjadi UU yang berkualitas,” katanya.

Terkait permasalahan kebidanan, Sri Maryani mencatat dua hal krusial. Pertama, pengangkatan CPNS untuk semua bidan PTT tanpa terkecuali. Sri Maryani mengungkapkan, kala itu 41-an ribu bidan PTT mengikuti seleksi CPNS. Mulai proses seleksi administrasi sampai tes sudah dilewati. Namun sampai sekarang belum ada update informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

”Oleh karena itu, kami meminta Kemenkes segera mengumumkannya. Sebab, tidak adanya kejelasan informasi dari Kemenkes, membuat kami seolah menanti sesuatu yang tak pasti,” katanya. 

Dikatakan Sri Maryani, bidan PTT tersebar di pelosok desa di Indonesia, dan sudah lama mengabdi untuk memberikan pelayanan kesehatan. Data FK-Bidan PTT Indonesia menyebutkan, sebaran bidan PTT meliputi, di Jawa Barat 3.955, Jawa Tengah 5.123, Banten 4.159, Jawa Timur 7.220, Sumatera Barat 4.569, Aceh 2.368, DI Yogyakarta 276, Sumatera Utara 5.155, Lampung 4.279, Bangka Belitung 376, Bengkulu 827, Sulawesi Barat 571, Sulawesi Tengah 463, NTB 453, Bali 422, Pekanbaru 251, Kepulauan Riau 281, dan Jambi 489.

“Kami sangat berharap pemerintah pusat dapat pertimbangkan hal tersebut dan mengangkat bidan PTT menjadi CPNS,” ujarnya.

Catatan kedua, DPR belum lama memasukkan revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Sri Maryani, revisi UU tersebut diharapkan mengakomodir status bidan pegawai tidak tetap (PTT) yang sebelumnya bidan tidak terakomodir.

“41.237 bidan PTT diharapkan terakomodir dalam revisi UU ASN yang targetnya akan selesai 2017. Dengan begitu, kami bisa diangkat menjadi CPNS,” tukasnya.

Berita ini bersumber dari SUARA.com
Share:

Minggu, 27 November 2016

Kuota Minim, Rekrutmen PTT BPN Kabupaten Bulungan Diminati

Sahabat  pembaca Info PTT, sudah tahukah anda bahwa rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan hanya disiapkan kuota terbilang minim, tetapi peminatnya cukup banyak.

Berdasarkan pantauan media Radar Kaltara (Radar Tarakan Group), sejak informasi penerimaan tersebut dibuka beberapa pekan lalu. sejumlah peminat sudah banyak yang mengajukan lamaran kerja.

Informasi rekrutmen pun tak hanya sampai di telinga warga yang berada di Bulungan saja. Warga asal Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT) juga turut antusias untuk menjadi PTT.

Dari informasi yang dihimpun media ini, dari panitia seleksi, Agus bahwa saat seleksi tahap awal sebanyak 217 pelamar yang mengikuti. Sejatinya, BPN hanya membutuhkan 13 orang saja.

Di mana dalam tes awal berupa tes tertulis itu nantinya akan dilanjutkan dengan tes lisan atau wawancara.

“Ya kalau yang mengikuti juga beragam, mulai dari kalangan remaja, dewasa ataupun orang tua juga ada dalam tes ini (tertulis),’’ ungkapnya saat ditemui di Kampus Universitas Kaltara, sebagai lokasi berlangsung seleksi, Kamis (24/11).

Dikatakannya juga, mengenai soal yang diberikan kepada peserta, merupakan soal yang diberikan langsung dari pusat. Sehingga peserta yang lolos seleksi harus benar-benar memenuhi kriteria. “Itulah mengapa saat tes ini harus selektif.” tuturnya.

“Karena setelah mereka bergabung bekerja haruslah memiliki kemampuan yang saat ini dibutuhkan,’’ ujarnya seraya menyebutkan nantinya, dari 13 kuota itu sebanyak 11 orang sebagai tenaga ahli dan 2 orang pramubakti.

“Mudahanlah selama berjalannya seleksi ini tetap berjalan dengan baik dan pekerja yang belum terpilih harap bersabar,’’ pesannya.

Berita ini bersumber dari PROKAL.co
Share:

Pesan Sponsor

loading...
Diberdayakan oleh Blogger.

Label