Selasa, 18 Juli 2017

50 Bidan PTT di Dumai Terima SK Pengangkatan Sebagai ASN

Sahabat pembaca Info PTT, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 50 Bidan PTT di Dumai akhirnya memperoleh Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Senin (17/7). Setelah menanti sejak Februari 2017 silam, usai diangkat sebagai CPNS. Sebab Proses pengangkatan dilakukan oleh pihak Kementrian Kesehatan, serta Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Istimewanya, prosesi penyerahan SK dilakukan usai Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional 2017 di Lapangan Eks Kantor Walikota Dumai, Jalan HR Soebrantas, Kota Dumai. "Saya berharap para bidan PTT yang sudah menerima SK CPNS bisa meningkatkan kinerjanya," ujar Walikota Dumai, Zulkifli AS di hadapan para ASN, Senin kemarin.

Menurutnya, para Bidan PTT ini bertugas di sejumlah wilayah yang ada di Dumai. Mereka diangkat sebagai CPNS setelah melihat kinerja dan dedikasi para bidan. Maklum sebagian bidan PTT ada yang sudah mengabdikan diri selama hampir 10 tahun. 

Berita ini bersumber dari Tribun Dumai.
Share:

Senin, 10 Juli 2017

137 PTT Kementerian Kesehatan Terima SK CPNS dari Pemkab Inhil

Sahabat PTT, sudah tahukah anda bahwa Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2017 di gedung Engku Kelana, Tembilahan, Senin (10/7/2017) pagi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Inhil, Fauzar, dalam penyampaian laporan kegiatan mengungkapkan, tujuan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ini adalah untuk mengisi formasi kosong di Kementerian Kesehatan yang kemudian akan ditugaskan di daerah terpencil, terluar dan tertinggal di Kabupaten Inhil.

''Terdapat 137 orang tenaga kesehatan yang menerima SK CPNS yang mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kesehatan ini, terdiri dari 1 orang Dokter Umum, 6 orang Dokter Gigi dan 130 orang Bidan,'' ungkap Fauzar.

Sebenarnya, diungkapkan Fauzar, secara keseluruhan ada 139 prang tenaga kesehatan yang berkesempatan untuk menerima SK CPNS pada hari ini. Namun, lanjut Fauzar, 2 orang diantaranya mengundurkan diri. ''Kedua orang ini masing-masing berasal dari Puskesmas Kecamatan Teluk Belengkong dan UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Enok,'' katanya.

Bupati Inhil, HM Wardan dalam sambutannya mengatakan, memang sudah sepantasnya tenaga kesehatan, seperti Dokter dan Bidan mendapatkan sebuah penghargaan untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat dengan menjadi seorang PNS. Sebab, lanjut Bupati, Dokter dan Bidan merupakan suatu profesi yang mulia.

''Kemuliaan ini dapat dilihat dari tugas seorang dokter maupun bidan yang senantiasa membantu orang kesusahan, membantu orang yang sedang sakit, menolong orang yang memang butuh pertolongan,'' jelas Bupati.

Pengabdian yang dilakukan oleh Dokter dan Bidan di Kabupaten Inhil dengan status PTT sejak beberapa waktu lalu, dikatakan Bupati, pada hari ini telah membuahkan hasil dengan diterbitkannya SK CPNS oleh Pemerintah. Maka itu, Bupati berharap, agar tenaga kesehatan yang telah menerima SK CPNS tersebut dapat lebih meningkatkan pengabdian dalam wujud pemberian pelayanan kepada masyarakat.

''Ini merupakan langkah awal bagi saudara untuk bertanya apakah menjadi calon PNS sudah benar dan tepat. Diluar sana ada ribuan bahkan lebih orang yang bercita-cita menjadi PNS, namun saudara adalah sebagian orang yang beruntung saat ini yang sebentar lagi akan berstatus sebagai PNS, menjadi Abdi Negara,'' pungkas Bupati Wardan.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penyematan lambang Korpri secara simbolis kepada dua orang perwakilan CPNS oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan sekaligus juga dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Tidak Pindah Tempat Tugas bagi para CPNS minimal selama sepuluh tahun sejak diterbitkannya SK PNS.

Usai penyerahan SK CPNS, kegiatan dilanjutkan dengan dengan orientasi CPNS yang akan disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Inhil dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Inhil dengan diikuti oleh seluruh CPNS.

Berita ini bersumber dari GoRiau
Share:

Sabtu, 24 Juni 2017

Berkah Ramadan, 59 Bidan PTT Kabupaten Bandung Barat Terima SK CPNS dan Gaji ke-14

Sahabat pembaca Info PTT, sudah tahukah anda bahwa bagaimana jika bidan PTT mendapat SK CPNS sekaligus dengan gaji ke-14? Gambarannya terlihat di lobi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah pada Rabu 21 Juni 2017 yang lebih ramai dibandingkan biasanya. Belasan perempuan tampak sibuk mengurus berkas-berkas. Sebagian wajah mereka terlihat kalut, seolah diburu oleh waktu. Meski begitu, sangat jelas mereka menunjukkan antusiasme.

Tak jauh berbeda, suasana di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB pun cukup riuh dari kelumrahan. Seperti halnya di Kantor Dinkes, di Kantor BKPSDM juga banyak bidan pegawai tidak tetap. Yang membedakan, di Kantor BKPSDM kesumringahan mendominasi air muka mereka.

Sama-sama berada di lantai dua, Kantor BKPSDM berbeda gedung dengan Kantor Dinkes, dengan jarak sekitar 400 meter. Di kedua kantor itulah para bidan PTT melalui pengangkatan Kementerian Kesehatan RI, biasa disebut dengan bidan PTT Pusat, mengurus gaji ke-14 atau tunjangan hari raya. Di Kantor BKPSDM mereka menerima uangnya.

Dua hari sebelumnya, mereka pun baru menerima surat keputusan calon pegawai negeri sipil, sekaligus gaji tidak penuh mereka sebagai CPNS untuk kali pertama. Sembari menjalani prajabatan, tinggal setahun lagi mereka mutlak berstatus PNS dan berhak menerima gaji penuh.

Maka, bagi mereka, Ramadan terasa betul-betul dipenuhi berkah. Bertahun-tahun mengabdi sebagai bidan di desa, mereka perlu melewati proses yang panjang untuk lolos ujian CPNS. Lebaran kali ini pun bakal terasa berbeda dibandingkan Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya.

"Iyalah, pasti berbeda. Saya bersyukur banget. Sekarang saya punya cukup uang buat pulang kampung. Soalnya, kemarin juga sudah dapat gaji untuk bulan Juni. Sekarang dapat gaji ke-14, jadi ada dua kali gaji. Cukuplah buat dipakai mudik bareng keluarga ke Garut," kata Rika Iskandariah (32), bidan asal Desa Cikole, Lembang.

Seperti Rika, seorang bidan asal Sindangkerta, Eka Yuneli (34) juga mengungkapkan rasa syukurnya. Sudah 16 tahun berlalu dengan mengikuti 10 kali ujian CPNS, akhirnya kali ini dia bisa lulus. "Susah banget jalannya, makanya baru sekarang lolos, setelah ikut 11 kali ujian. Mungkin baru rezekinya baru sekarang," ujarnya.

Sebagai wujud syukurnya, dia mengaku akan menyerahkan gaji pertamanya kepada orangtuanya. "Gaji pertama saya mau dikasih ke orangtua. Itu nazar saya, kalau dapat rezeki di ujian CPNS kali ini, uang pertamanya mau buat mama," kata ibu dari dua anak tersebut.

Masih ada kesedihan
Kendati merasa haru, dia mengaku tetap menyimpan kesedihan. Pasalnya, sebagian rekannya sesama bidan PTT Pusat ada yang tidak lolos CPNS. Padahal, mereka yang tidak lolos itu justru dianggap lebih berpengalaman, karena lebih lama bertugas sebagai bidan desa. "Kami yang ikut ujian CPNS itu sudah lebih dari lima tahun menjadi bidan. Yang lebih lama, bahkan yang sudah mengabdi sampai 11 tahun, justru enggak lolos," sesalnya.

Kepala Dinkes KBB Pupu Sari Rohayati menyebutkan, bidan PTT Pusat berjumlah sebanyak 83 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 59 orang dinyatakan lulus ujian dan telah menerima SK CPNS. "Kami sudah berupaya mengangkat nasib bidan PTT Pusat, tapi ternyata ada aturan bahwa yang diterima itu ialah bidan yang berusia di bawah 35 tahun. Padahal, yang lebih tua itu rata-rata hasil ujiannya lebih bagus," katanya.

Menurut rencana, kata dia, sebanyak 24 bidan PTT Pusat yang tak lolos CPNS itu akan diangkat menjadi aparatur sipil negara, dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). "Bedanya, P3K ini enggak dapat uang pensiun. Rencananya, mereka itu akan diangkat tanpa testing lagi, tapi kami enggak tahu kapan pelaksanaanya," ucapnya.

Tak setara UMK
Pupu mengungkapkan, selama ini nasib bidan PTT Pusat cukup memprihatinkan. Bahkan, penghasilan mereka jauh berada di bawah upah minimum kabupaten. Oleh karena itu, dia mengaku ikut berbahagia dengan perbaikan nasib yang dialami oleh sebagian bidan PTT Pusat.

"Bayangkan saja, sebulan itu gaji mereka cuma Rp 1,6 juta. UMK saja enggak sampai. Bandingkan dengan bidan provinsi, yang dapat lebih dari Rp 5 juta sebulan. Bidan provinsi itu kan gajinya Rp 3,5 juta, ditambah tunjangan kerja di daerah yang sulit jangkauan sebesar Rp 1,7 juta," tuturnya.

Untuk memperbaiki nasib para bidan PTT Pusat, Pupu mengatakan, Pemkab Bandung Barat telah memberikan bantuan tambahan penghasilan, yang nilainya sekitar Rp 1 juta. "Di Indonesia, cuma kami yang memberikan bantuan seperti itu. Kami usulkan kepada Pak Bupati, ternyata Pak Bupati memberi respons yang baik. Makanya, mereka dapat tambahan penghasilan," katanya.

Gaji ke-13
Dia berharap, dengan diangkatnya sebagian bidan PTT Pusat menjadi CPNS, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan. "Semoga mereka lebih bersyukur dan lebih termotivasi dalam bekerja, yang ujung-ujungnya dapat menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Bandung Barat," tukasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM KBB Asep Hikayat menyatakan, hingga akhir tahun ini 59 bidan PTT Pusat yang telah menerima SK CPNS akan menerima gaji dari BKPSDM. Di samping gaji bulan Juni dan gaji ke-14, kata dia, para bidan tersebut akan menerima pula gaji ke-13 maupun rapel gaji untuk bulan April dan Mei.

"Soalnya, TMP (terhitung mulai tanggal) CPNS mereka dari April. Mereka meminta rapel gajina dikasihkan sekarang juga, tapi enggak bisa karena pengajuannya harus sebelum tanggal 15. Jadi, sekarang ini gaji bulan Juni dulu. Gaji bulan April dan Mei akan dikasihkan bulan Juli. Ya, hitung-hitung buat tabungan mereka, biar uangnya enggak habis dipakai buat Lebaran," katanya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Senin, 09 Januari 2017

Hasil Tes Kompetensi Bidang Seleksi Tenaga NON PNS Kontrak Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

Sahabat pembaca Info PTT, sudah tahukah anda bahwa berdasarkan Pengumuman Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 814/10181/PP tanggal 27 Desember 2016, tentang Hasil Tes Kompetensi Bidang Seleksi Tenaga NON PNS Kontrak Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016, setelah dilakukan seleksi Tes Kompetensi Bidang pada tanggal 14 s.d 22 Desember 2016, dengan ini kami sampaikan pengumuman sebagai berikut:

Pengumuman Hasil Peserta Lulus Tes Kompetensi Bidang download disini

Lampiran 1 Daftar Peserta Lulus Tes Kompetensi Bidang download disini


Berita ini bersumber dari BKD DIY.
Share:

Selasa, 06 Desember 2016

Penerimaan Calon PTT Tahun Anggaran 2017 Pada Kantor Pertanahan Kota Batam

Sahabat pembaca Info PTT, sudah tahukah anda bahwa Kantor Pertanahan Kota Batam memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun Anggaran 2017 dengan jenis jabatan dan jumlah formasi sebagai berikut : (file terlampir)

Documents to download


Berita ini bersumber dari BPN RI.
Share:

Jumat, 02 Desember 2016

Revisi UU ASN diharapkan mengakomodir status bidan PTT

Sahabat pembaca Info PTT, sudah tahukah anda bahwa Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dan Menteri Hukum dan HAM pada Kamis (1/12/2016) menyepakati 49 RUU masuk pada RUU Prolegnas Prioritas 2017. Salah satunya adalah RUU Kebidanan yang diusulkan oleh DPR. Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago berkomitmen akan segera mensahkan RUU tersebut pada 2017 mendatang.

Menurut Irma, masalah yang mengemuka  terkait  distribusi dan kompetensi bidan. Soal distribusi, hingga saat ini Irma sering mendapatkan laporan bahwa di Indonesia Timur, banyak desa tidak ada satu orang bidan pun. Kondisi ini dialami oleh 20 persen desa di Indonesia, kebanyakan di Indonesia Timur.

“Artinya, negara belum sepenuhnya hadir memberikan pelayanan persalinan bagi rakyatnya,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Mengenai kompetensi, sambung Irma, itu terkait pendidikan dan itu wilayah Komisi X DPR RI. Kita perlu mengkritisi kembali regulasi tentang pendirian sekolah kebidanan. Demi kompetensi, sebaiknya perlu dikaji mendalam lagi sebelum memberikan ijin sekolah kebidanan demi menjaga kualitas tenaga bidan.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem pun berharap RUU Kebidanan ini sangat penting untuk segera disahkan pada tahun 2017, mengingat hingga saat ini masih banyak bidan di Indonesia, namun kurang memiliki kompetensi memadai sebagai bidan. 

Juru bicara Forum Komunikasi Bidan PTT Indonesia, Sri Maryani berharap RUU Kebidanan yang masuk Prolegnas 2017 ini dapat memberikan solusi yang komprehensif bagi bidan di Indonesia.

“UU ini nantinya dapat menjadi UU yang berkualitas,” katanya.

Terkait permasalahan kebidanan, Sri Maryani mencatat dua hal krusial. Pertama, pengangkatan CPNS untuk semua bidan PTT tanpa terkecuali. Sri Maryani mengungkapkan, kala itu 41-an ribu bidan PTT mengikuti seleksi CPNS. Mulai proses seleksi administrasi sampai tes sudah dilewati. Namun sampai sekarang belum ada update informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

”Oleh karena itu, kami meminta Kemenkes segera mengumumkannya. Sebab, tidak adanya kejelasan informasi dari Kemenkes, membuat kami seolah menanti sesuatu yang tak pasti,” katanya. 

Dikatakan Sri Maryani, bidan PTT tersebar di pelosok desa di Indonesia, dan sudah lama mengabdi untuk memberikan pelayanan kesehatan. Data FK-Bidan PTT Indonesia menyebutkan, sebaran bidan PTT meliputi, di Jawa Barat 3.955, Jawa Tengah 5.123, Banten 4.159, Jawa Timur 7.220, Sumatera Barat 4.569, Aceh 2.368, DI Yogyakarta 276, Sumatera Utara 5.155, Lampung 4.279, Bangka Belitung 376, Bengkulu 827, Sulawesi Barat 571, Sulawesi Tengah 463, NTB 453, Bali 422, Pekanbaru 251, Kepulauan Riau 281, dan Jambi 489.

“Kami sangat berharap pemerintah pusat dapat pertimbangkan hal tersebut dan mengangkat bidan PTT menjadi CPNS,” ujarnya.

Catatan kedua, DPR belum lama memasukkan revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Sri Maryani, revisi UU tersebut diharapkan mengakomodir status bidan pegawai tidak tetap (PTT) yang sebelumnya bidan tidak terakomodir.

“41.237 bidan PTT diharapkan terakomodir dalam revisi UU ASN yang targetnya akan selesai 2017. Dengan begitu, kami bisa diangkat menjadi CPNS,” tukasnya.

Berita ini bersumber dari SUARA.com
Share:

Minggu, 27 November 2016

Kuota Minim, Rekrutmen PTT BPN Kabupaten Bulungan Diminati

Sahabat  pembaca Info PTT, sudah tahukah anda bahwa rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan hanya disiapkan kuota terbilang minim, tetapi peminatnya cukup banyak.

Berdasarkan pantauan media Radar Kaltara (Radar Tarakan Group), sejak informasi penerimaan tersebut dibuka beberapa pekan lalu. sejumlah peminat sudah banyak yang mengajukan lamaran kerja.

Informasi rekrutmen pun tak hanya sampai di telinga warga yang berada di Bulungan saja. Warga asal Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT) juga turut antusias untuk menjadi PTT.

Dari informasi yang dihimpun media ini, dari panitia seleksi, Agus bahwa saat seleksi tahap awal sebanyak 217 pelamar yang mengikuti. Sejatinya, BPN hanya membutuhkan 13 orang saja.

Di mana dalam tes awal berupa tes tertulis itu nantinya akan dilanjutkan dengan tes lisan atau wawancara.

“Ya kalau yang mengikuti juga beragam, mulai dari kalangan remaja, dewasa ataupun orang tua juga ada dalam tes ini (tertulis),’’ ungkapnya saat ditemui di Kampus Universitas Kaltara, sebagai lokasi berlangsung seleksi, Kamis (24/11).

Dikatakannya juga, mengenai soal yang diberikan kepada peserta, merupakan soal yang diberikan langsung dari pusat. Sehingga peserta yang lolos seleksi harus benar-benar memenuhi kriteria. “Itulah mengapa saat tes ini harus selektif.” tuturnya.

“Karena setelah mereka bergabung bekerja haruslah memiliki kemampuan yang saat ini dibutuhkan,’’ ujarnya seraya menyebutkan nantinya, dari 13 kuota itu sebanyak 11 orang sebagai tenaga ahli dan 2 orang pramubakti.

“Mudahanlah selama berjalannya seleksi ini tetap berjalan dengan baik dan pekerja yang belum terpilih harap bersabar,’’ pesannya.

Berita ini bersumber dari PROKAL.co
Share:

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...
Diberdayakan oleh Blogger.

Label